, Australia
Photo from Pixabay

Australia updates regulations for better transparency of remuneration practices

APRA will offer flexibility in disclosure timing, requiring annual disclosures within six months of an entity's financial year-end.

The Australian Prudential Regulation Authority (APRA) completed its new regulations allowing authorised deposit-taking institutions (ADIs), insurers, and superannuation entities to disclose information about their remuneration practices. 

The updated Prudential Standard CPS 511 Remuneration stipulates that APRA-regulated entities must annually release details about their remuneration frameworks, design, governance, and outcomes. 

After considering industry feedback from last year's consultation, the new disclosure requirements will take effect for all entities starting their first full financial year after 1 January 2024. 

APRA will offer flexibility in disclosure timing, requiring annual disclosures within six months of an entity's financial year-end.

During the consultation process, APRA also proposed the collection and publication of more detailed remuneration data. 

ALSO READ: Australia unveils new standards for banks, insurers’ operational risk management

APRA will delay its response to submissions on the draft Reporting Standard CRS 511 Remuneration to address industry concerns adequately, with adjustments to the commencement date.

Additionally, APRA will soon release findings from an implementation review of CPS 511 to support the industry in implementing the new regulations.

Larger and more intricate entities will need to provide additional quantitative information, including executive payments and the incorporation of non-financial metrics like risk management.

John Lonsdale, APRA Chair, stated that these changes aim to increase transparency, and market discipline, and highlight the effects of risk failures and misconduct on remuneration results within the financial services sector.

 

Follow the link for more news on

Analisa data, kunci kesuksesan AIA Indonesia dalam mengatasi penipuan

Prosedur operasional standar dan penyidik yang terlatih menjaga AIA Indonesia tetap terkendali.

CEO mengungkapkan bagaimana perusahaan-perusahaan Indonesia dapat fokus pada pertumbuhan di tengah regulasi baru

Sementara pasar menuju pertumbuhan, regulasi baru mempersempit keberadaan perusahaan asuransi.

Asei dan Seoul Guarantee teken MoU

Kerja sama ini bertujuan memperkuat jaminan dan asuransi kredit di Indonesia.

Fintech Indonesia melindungi 200.000 nasabah melalui kolaborasi Qoala & Sompo

JULO Protect Plus adalah perlindungan asuransi pertama yang embedded dalam solusi kartu kredit virtualnya.

bolttech, HAVA.id bermitra untuk perlindungan perangkat UKM

UKM  Indonesia juga dapat menikmati garansi perangkat tambahan selama 12 bulan.

Bagaimana Grandtag memberikan keamanan bagi orang terkaya di Asia

CEO regional Grandtag Financial mengungkap bagaimana 'asuransi jiwa jumbo' menarik UHNWI di Asia.

Asuransi Cina menganggap bijaksana untuk beralih ke investasi alternatif

Analisis melihat regulasi baru mendorong pergeseran konservatif saat asuransi mencari stabilitas di tengah pasar yang bergejolak.

Indonesia mempertimbangkan wajib asuransi TPL

Langkah ini didorong oleh meningkatnya jumlah kecelakaan di jalan raya.

Risiko reasuransi meningkat di Tokio Marine Indonesia

Sebagai perusahaan asuransi umum kecil di Indonesia, TMI memiliki pangsa pasar sebesar 2,1%.

Apakah ‘Londonisasi’ baik untuk pasar asuransi M&A Asia?

Para ahli industri membedah tingkat penggunaan yang rendah di wilayah ini untuk asuransi M&A meskipun semakin banyak pemain industri yang masuk ke arena ini.